Kenapa Gaji Lurah dan Camat di DKI Jakarta Menjadi Rp 33 Juta dan Rp 45 juta Per Bulan?

product manager communicationWhatt ?!!

Benar saudara, Anda tidak salah baca. Mulai tahun ini Pemerintah DKI Jakarta akan menaikkan penghasilan (take home pay) para lurahnya menjadi Rp 33 juta/bulan dan para camatnya menjadi Rp 45 juta/bulan.

Para Kepala Sekolah SD, SMP dan SMA di lingkungan DKI Jakarta juga akan bergaji antara Rp 25 – 35 juta per bulan. Tahun depan, penghasilan pegawai PALING RENDAH di pemerintah provinsi DKI Jakarta akan menjadi Rp 12 juta per bulan.

Kebijakan ini rasanya cukup fenomenal. Kita akan mengulasnya dengan renyah di pagi yang teduh ini.

Penghasilan PNS di daerah memang sangat bergantung kekayaan daerah itu. Pendapatan DKI Jakarta memang tergolong tinggi, sehingga mampu memberikan penghasilan yang sangat memadai buat pegawainya.

Pada sisi lain, mereka juga telah memangkas banyak jabatan struktural yang tidak perlu – lebih ramping dan tidak boros. Kebijakan kenaikan penghasilan itu juga disertai dengan dihapusnya banyak kegiatan mubazir yang selama ini digunakan sebagai ajang untuk mencari penghasilan tambahan.

Dengan cara seperti diatas, diperoleh penghematan yang signifikan, yang kemudian bisa dialihkan dalam bentuk kenaikan penghasilan secara resmi. Ditambah pendapatan daerah yang tinggi, maka gaji para PNS di DKI Jakarta memang menjadi sangat melimpah.

Dalam wacana human capital dikenal istiliah seperti ini : if you pay peanuts, you will only get monkeys. Kalau sebuah organisasi/perusahaan hanya bisa beri gaji sekelas Honda Vario, ya jangan berharap mendapatkan kinerja sekelas Kawasaki Ninja atau Honda CBR 250 CC.

Dengan tawaran penghasilan yang masif seperti diatas, pemerintah DKI Jakarta diharapkan mampu attract best talents/candidates untuk mengisi beragam posisi kunci yang mereka miliki.

Yang tak kalah penting : dengan penghasilan yang amat tinggi itu, maka Pemprov DKI Jakarta bisa rekrut sarjana-sarjana terbaik (best graduates) di negeri ini.

Selama ini hampir semua best graduates dari kampus-kampus top di tanah air melamar ke perusahaan multi nasional, karena tawaran gaji dan karir yang tinggi. Yang melamar menjadi PNS dan perusahaan lokal dengan gaji rendah, biasanya adalah sarjana KW2 atau KW3 (sebab yang kualitas orginal semua sudah habis direkrut oleh multinational companies yang mampu beri gaji selangit).

((( Bagi yang merasa sarjana KW3, jangan tersinggung ya 🙂 )))

Dalam jangka panjang (mungkin sepuluh hingga lima belas tahun) proses rekrutmen pegawai DKI Jakarta akan mampu menghasilkan pegawai-pegawai kompeten karena mereka mampu attract calon/kandidat terbaik. Kenapa tertarik melamar? Ya itu tadi karena gajinya ndak kalah dengan gaji manajer Citibank.

Dampak kenaikan penghasilan ini bagi kinerja DKI Jakarta memang tidak akan instant. Butuh PROSES. Namun jika disertai dengan PUNISHMENT yang TEGAS, maka kebijakan ini PASTI akan berdampak positif bagi kinerja masa depan pemprov DKI. Kinerja pelayanan kepada publik akan pelan-pelan membaik, termasuk dalam urusan mengurangi kemacetan dan mencegah banjir. Amin.

Yang pasti : kualitas sekolah-sekolah negeri di Jakarta PASTI akan meningkat lantaran penghasilan kepala sekolah dan para gurunya mengalami kenaikan signifikan (kalau kepala sekolahnya bisa bergaji hingga Rp 35 juta/bulan, maka gaji guru di Jakarta akan menjadi sekitar Rp 15 – 25 juta/bulan tergantung pangkat dan kinerja).

Apakah PNS di daerah lain atau Kementerian bisa melakukan langkah serupa? Menaikkan penghasilan secara fantastis?

Jawabannya : belum bisa. Sebab kalau dilakukan, maka negara ini akan bangkrut, uangnya habis hanya untuk gaji PNS.

Sekedar data, anggaran untuk gaji dan tunjangan PNS tahun lalu adalah sekitar Rp 270 triliun, sebuah angka yang gede banget.

Namun jika dibagi dengan total PNS Indonesia yang jumlahnya 4,5 juta pegawai, maka angka anggaran itu menjadi hanya Rp 60 juta per tahun, atau Rp 5 juta per bulan.

Artinya, secara rata-rata gaji PNS di seluruh Indonesia sekitar Rp 5 juta/bulan. Tidak terlalu tinggi. Idealnya angka itu dinaikkan menjadi dua kali lipatnya.

Kenapa anggaran gaji PNS amat besar (270 triliun) namun jatuhnya relatif sedikit ketika dibagi? Karena jumlah PNS yang terlalu banyak; dan lebih banyak menumpuk di pulau Jawa dan Jakarta.

Ada banyak bagian dalam kementerian atau pemerintah daerah yang kelebihan PNS dan kerja para pegawainya hanya datang, absen, duduk-duduk, lihat internet, lalu pulang.

Dengan bantuan teknologi dan sistem informasi yang serba digital, jumlah PNS di Indonesia mungkin bisa dikurangi hingga 30% – 40%.

Dengan jumlah PNS yang sedikit, maka penghasilan per pegawai bisa ditingkatkan secara signifikan (dengan asumsi yang tidak dikurangi ini adalah pegawai-pegawai yang kompeten dan produktif).

Kembali ke DKI Jakarta. Dengan penghasilan rata-rata Rp 12 hingga 45 juta per bulan, maka menjadi PNS di DKI Jakarta mungkin menjadi pilihan karir yang layak ditekuni.

Siapkan saja CV kamu, cari informasi dan kirimkan surat lamaran kerja. Siapa tahu kelak Anda bisa menjadi lurah atau camat di Blok M atau Menteng atau Pasar Minggu. Atau menjadi guru dan kepala sekolah di salah satu sekolah di lingkungan Jakarta.

Maka kelak saya bisa memberi salam seperti ini kepada Anda.

Selamat bekerja Pak Lurah dan Bu Lurah yang Tajir
Selamat bekerja Pak Guru dan Bu Guru yang Makmur

30 thoughts on “Kenapa Gaji Lurah dan Camat di DKI Jakarta Menjadi Rp 33 Juta dan Rp 45 juta Per Bulan?”

    1. @KaryawanSejati
      Kalo merasa kapabilitasnya tinggi, mending lamar ditempat lain pak. Saya liat di jobsdb itu lowongan kerja gajinya menggiurkan.

      Hidup memang ngga adil, tapi Tuhan niscaya adil.

      nah terserah, mau pilih Tuhan apa pilih hidup yang selalu tidak adil.

      1. Benar kata Haris.

        Focus on positive sides of your life.

        Kalimat “kayaknya ndak adil ya” mencerminkan mindset Anda. Ubah mindset ini menjadi lebih positif, seperti misalnya : Insya Allah saya bisa seperti itu. Atau saya peracaya saya bisa mengubah nasib.

        Tuhan tidak akan mengubah nasih suatu kaum jika kaum itu tidak mengubahnya dengan gigih.

        Atau hanya bisa koment : kayaknya ndak adil ya.

    2. @Karyawan Sejati
      Tenang aja bos… sy yakin 1.000% peraturan itu g akan bertahan lama.
      Klo peraturan itu dijalankan 1 tahun saja… niscaya Ibu Kota negara Indonesia akan pindah ke Papua. ( krn Jakarta jatuh miskin )

  1. super sekali, sayang sekali di daerah2 lurah dipilih scara pemungutan suara, jadinya malah sekedar bnyak yang melakukan money politik, setelah menjabat, bukan kinerj yang bagus, malah berlomba2 cari sampingan biar bisa balik modal…

    cara yang dilakukan jakarta sangat baik saya kira

  2. Ini yang saya suka, pembayaran sesuai dengan kinerja. Semakin besar pos biaya gaji yang dikelaurjan untuk membayar pegawai yang berkualias, maka kualitas sebuah perusahaan atau instansi akan semakin baik.

    Salut

  3. Artinya nanti hanya yang capabel-lah yang bisa jadi PNS DKI dengan gaji tinggi. Mantap

    Apalagi “Dengan bantuan teknologi dan sistem informasi yang serba digital,
    jumlah PNS di Indonesia mungkin bisa dikurangi hingga 30% – 40%”

    Nah yang ini juga setuju.,

    Di Era digital seperti sekarang ini, kita semakin dimudahkan, perampingan jumlah PNS sangat perlu,
    apalagi PNS yang tidak berkualitas, macam KW2 & KW3 tadi..

  4. secara pribadi saya bersyukur sebab PNS bisa mendapatkan penghasilan yang super memadai, pada saat yang bersamaan harus dipikirkan juga nasib sebagian warga DKI yang memang perlu perhatian dari pemerintah DKI.

    semoga bisa dicontoh oleh pemda lainnya.

    solusi agar pemda lainnya bisa turut serta mensejahterakan masyarakatnya adalah pemerataan. bukankah APBN sekarang ini uangnya sebagian besar kembali berputar di Jakarta? CMIW

  5. ini bru bombastis.. mnsjahterakan para pjabat struktural ala CEO..

    gaji gede tentu kinerja harus luar biasa. Mhn bs mngngkat artikel tentara sarjana2 KW. klo ad sarjana kw 5, mngkin sy berada dlm klas ini 🙂

  6. Sebuah terobosan yang bagus. Setuju dengan apa yang dilakukan Pak Ahok. Karena dengan menaikkan gaji secara signifikan dan mengurangi jumlah pegawai yang tidak perlu… rasanya kedepannya akan terasa dampaknya.

    Akan lebih banyak orang-orang terbaik yang membantu mengurus dan mengelola negara, mulai dari lurah, camat dan seterusnya.

    Semoga bisa cepat terlaksana!

  7. Prediksi saya adl DKI Jakarta akan semakin buruk, baik dr segi pemasukan maupun pemerintahan.
    [ dan prediksi saya hampir selalu benar, termasuk prediksi sy kemaren ttg turunnya harga BBM 2x persis 1 bln setelah naik bener2 tepat 100% ]

    Bagaimana bs semakin buruk???
    Logikanya seperti ini.
    Yg benar2 membuat uang dr tdk ada mjd ada adl pengusaha.
    Dr ide mjd uang.
    Pemerintah mengambil pajak dr pengusaha untuk menggaji PNS.
    Jd PNS sebenarnya tdk membuat uang sama sekali.

    Nah bagaimana bisa pengeluaran lbh besar drpd pemasukan???
    Sebesar apapun penghasilan DKI Jakarta ato penghematan dg memangkas birokarasi tdk akan membuahkan hasil jika pengusahanya ga tambah.

    Di luar negeri org2 disemangati untuk mjd kaya dg bisnis… tp di Indonesia malah disemangati jd kaya dg PNS.
    Pdhl PNS itu tdk membuat uang sama sekali.

    Sy meng-analogikan PNS itu sbg petugas administrasi.
    Bgmn mgkn petugas admin perusahaan bs lbh kaya dr pemilik perusahaan.
    Hanya ada satu akhir : kebangkrutan/koleps.

    1. Prediksi bapak saya yakin hanya membaca yang udah-udah pernah terjadi. Bukan analitik sesuai data lapangan serta beberapa rencana terobosan dari pemkot Jakarta.

      Menurut saya dibalik rencana Ahok ada semacam harapan untuk mengubah paradigma dari si PNS tersebut.

      Memang yang membuat uang dalam perputaran ekonomi adalah pengusaha, tapi jangan lupa pak, ada konsumen. Konsumen ini adalah karyawan dan Para PNS bahkan juga pengusahanya sendiri.

      Menurut saya menjadi pengusaha adalah The way of life, bukan keterpaksaan atau “cuman ingin kaya”, banyak jalan biar bisa jadi kaya tanpa harus jadi pengusaha. Tapi memang menjadi pengusaha itu jalan utk jadi kayanya lebih gede dan unlimited.

      Dengan dinaikkannya gaji para PNS ini saya yakin ada semacam “seleksi alam” yang akan bekerja, dimana benar kata pak Yodhi, akan muncul orang-orang yang mumpuni yang akan mengisi ruang-ruang “ketidakbecusan” di ranah abdi negara ini.

      Mari kita Doakan saja rencana pak Ahok dan bapak-ibu PNS disana, kita disini coba fokus dengan pekerjaan dan usaha kita masing-masing, biar mereka membantu dan melancarkan segala macam adminstrasi negara.

      1. Org luar negeri belajar dulu, membuat kontribusi besar dulu… baru minta gaji besar.

        Tp org Indonesia diberi gaji besar dulu… dan “berharap” kinerja mjd baik.

        Hopeless hope…

        Pengusaha dinilai dr hasil… bkn proses… itulah knp saat merintis usaha byk org akan meremehkan, merendahkan, dan meng-goblok2an si pengusaha.
        Meski sdh kerja keras banting tulang, jika hasil dr si pengusaha tdk bermanfaat maka org tdk mau bayar.
        Itulah knp pemikiran pengusaha itu : “Mjd hebat dulu… berkontribusi dulu… baru dibayar.”

        Semakin bermanfaat pengusaha, maka bayaran semakin besar.

    2. Analogi anda masuk akal kalo Ahok sekedar menambah penghasilan pegawai pemprov tapi yang ada sekarang adalah perampingan jabatan pegawai dan kegiatan jadi anggaran untuk gaji mereka kurang lebih masih sama karena selisihnya diambil dari perampingan dan efisiensi kerja.

      Sama seperti kita ingin beli baju baru tapi ga mau cashflow terganggu bisa dengan cara biasanya nonton bioskop 3x seminggu dikurangi menjadi sekali saja dalam 2 minggu.

      Itu logika sederhananya.

      Beberapa teman saya yang bekerja di perusahaan cukup senang dengan kinerja pemprov karena sekarang proses perijinan jadi semakin cepat, mereka tidak perlu lagi ada dana untuk membayar jalur cepat, jadi tentu saja ini mengurangi spending perusahaan itu.

      Dengan perijinan yang cepat, tentu saja bisa dengan cepat juga menambah profit dari pemilik perusahaan.

      Jadi kebangkrutan yang anda prediksi belum bisa terbukti kebenarannya.

  8. Semoga saja ada pegawai pemprov DKI (ato klo beruntung pak Ahok sendiri) yg baca komen ini.

    Siklus uang itu seperti ini.
    Pengusaha menciptakan uang dg menciptakan produk/jasa… lalu pengusaha lain n karyawan membayar produk/jasa itu.

    Jika siklus itu berputar di DKI saja, maka uang masuk = uang keluar.
    Krn uang hanya muter2 di situ saja.

    Tp jika pengusaha mjd lbh banyak n barang/jasa di ekspor ke luar negeri, maka uang masuk > uang keluar.
    Jika uang masuk sudah terlalu besar, maka mau nggaji pegawai pemprov besar pun ga akan bangkrut.
    Intinya beri hasil dulu, baru bayaran besar.

    Tp DKI Jakarta ekspor apa? Tanahnya kecil?
    Tanah kecil, tp otak besar.
    Jd ekspor hal2 yg dibuat dg otak : physics, chemistry, biology, electronics, etc.
    Klo org Sumatra punya lahan besar untuk nanem sawit, jd mereka bs menggunakan otot dan makmur.

    DKI Jakarta saat ini lbh seperti boneka luar negeri.
    DKI Jakarta seperti pasar yg empuk untuk bs memasarkan produk luar ke seluruh Indonesia… cukup bangunkan pabrik perakitan, pekerjakan buruh lokal… sudah deh… kekayaan se-Indonesia mengalir ke kantong org Jepang, Korea, Amerika, dll.

    Ato yg lg tren d jakarta… org luar buat alat elektronik semacam parkir elektronik.
    Lalu pengaruhi pemerintah supaya ini diuji coba.
    Lalu sebarkan ke seluruh Jakarta, klo beruntung ini bs disebarkan ke seluruh Indonesia.
    Dan si pengusaha luar negeri itu leyeh2 sambil minum kopi.

    Pemerintah akan berdalih bhwa dia dpet uang parkir / pajak pabrik perakitan lbh banyak.
    Tapi jika dihitung secara global, maka uang yg didapat itu mgkn 1/1.000 dr uang yg mengalir ke luar negeri.

    Berpikirlah jangka panjang.
    Uang cash itu sulit dicari… jd jgn dibuang semudah itu.

    Katakan pd para pegawai pemprov “Kamu berikan dulu aku 1 milyar per bulan, baru aku gaji kamu 100 juta per bulan.”
    Jd secara itung2an DKI msh untung 900 juta.

  9. hmm..masuk diakal ya pak..asal yang udah terima gaji tinggi jangan duduk&baca koran aja kerjaannya. klo lurah di tempat saya, pas dicari di kantor kelurahan taunya sepiiii..ntah pada kemana..mungkin krn gajinya jg ga tinggi..hihi

  10. semoga dengan perbaikan remunerasi pns dijakarta inline juga dengan kenaikan performansi kinerja pelayanan masyarat.

    No pungli no korupsi.

    saya setuju, reward and punisment harus jelas dan dibukukan sebagai juklak atau

    job desc para pns ini sehingga harapannya tidak ada pns yang hanya datang absen dg finger print ngapuccino dulu (katanya bang yodhia mengawali tulisan dipage hari)

    sambil kongkow di modern market alike indomaret atau caffee sambil browsing dan

    tertawa terkekeh melihat tulisan bang yodh yang ‘ga bermutu’ ini (baca: high quality article) dan

    order informasi cara sehat yang sekiranya berguna bagi teman readers blog strategi management ala bang yodhia ini https://balitasehat101.blogspot.com/p/propolis.html

  11. siapa bilang pemerintah itu tidak bisnis ? Pemerintahan itu adalah lembaga finance terbesar : ))

    Gaji tinggi tentu akan disesuaikan dgn std kerja

  12. Kalau begitu “saya siap jadi Recruitment Consultant untuk rekrut jabatan2 tersebut…

Comments are closed.